Close
Close
Orasi Rakyat
Orasi Rakyat

Guru dan Nakes Banyak Jadi Penjabat Desa





Lagu Terbaik Tahun 2021

Abdul Azis Yanlua
SBT, Orasirakyat.com
Banyak Guru dan tenaga Kesehatan, bahkan Kepala Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) diberi tugas tambahan sebagai Penjabat Desa, sehingga ini berdampak terhadap wajah pendidikan di SBT. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD SBT, Abdul Azis Yanlua Via pesan WhatsApp.


Yanlua menjelaskan, kepala wilayah Kecamatan (Camat) tidak berkewenangan untuk memberikan pertimbangan terkait ASN dalam jabatan, karena kewenangan tersebut ada pada Sekretaris Daerah (Sekda).


Sementara Kedudukan Camat adalah membantu melaksanakan pelayanan pemerintahan ditingkat kecamatan, karena hal tersebut tertuang dalam PP 18. 


Selain itu, Sekda dalam memberikan pertimbangan harus mendapat petunjuk teknis dari Kepala BKPSDM, sebagai badan yang mengurusi dan mengetahui benar tentang kebutuhan ASN di Daerah. 


Dirinya merasa janggal dengan proses pengangkatan Penjabat Desa di SBT yang banyak didominasi oleh tenaga Guru dan Kesehatan bahkan Camat menjadi Penjabat Kepala Desa.


"Camat tidak punya kewenangan untuk memberi pertimbangan ASN dalam jabatan, sebab itu menjadi kewenangan Sekda, karena dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 / Jo PP 43 Tahun 2014. Maka Sekda yang berhak memberi pertimbangan atas pendapat teknis dari kepala BKPSDM, yang mengetahui skuad dan stok kebutuhan ASN kita. Pantas saja, guru, kepala sekolah, tenaga medis, bahkan camat sendiri mendominasi Plt kepala Desa, tetapi saya masih punya optimisme bahwa Pak Kadis Pendidikan bisa memberi adves terbaik kepada saudara Bupati," kata Yanlua.


Menurut Ketua Fraksi PDIP di DPRD SBT ini kebijakan Bupati seperti apapun, soal pengangkatan Plt Kades yang melibatkan Guru, Kadis Pendidikan harus memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati, bahwa IPM kita terlalu rendah. 


Di Tahun 2020 daerah yang memiliki disparitas pendidikan yang sangat tajam dibanding 10 kabupaten/Kota lain di Maluku. Hal ini diakibatkan terlalu banyak Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Plt Kepala Desa, sehingga mutu pendidikan menjadi distorsi.


"Kadis itu tau banyak dari sedikit masalah, sementara bupati tau sedikit dari banyak masalah, referensi bupati adalah adves pimpinan-pimpinan OPD," kata Yanlua.


Sebagai anggota DPRD, dirinya berharap, bupati dalam melaksanakan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan PP 43 Tahun 2014 tentang pedoman teknis pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 harus meminta pertimbangan Sekda dan secara teknis harus meminta pertimbangan BKPSDM, agar penempatan Penjabat Kepala Desa tidak menghambat kerja-kerja pelayanan pemerintahan teristimewa guru dan tenaga medis. 


Karena selama ini guru dan tenaga medis yang diberikan tugas tambahan sebagai Penjabat Desa, lebih fokus mengurusi proses dana desa, mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan, sehingga mereka tidak lagi menjalankan tugas pokok.


"Perihal Penjabat Kades harus meminta pendapat Sekda dan secara teknis meminta pendapat BKPSDM, agar penempatan ASN dalam jabatan Penjabat Kades tidak menghambat kerja pelayanan pemerintahan dan terutama guru dan tenaga medis," tegasnya. (Fer)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama