Close
Close
Orasi Rakyat
Orasi Rakyat
Orasi Rakyat

Latbual Minta Pemkab Buru Perjelas Status Hukum Gunung Botak





Lagu Terbaik Tahun 2021

Sami Latbual

Bursel, Orasirakyat.com
Menyikapi gejolak yang terjadi di Gunung Botak, salah satu masyarakat adat Buru, Sami Latbual meminta agar Pemkab Buru dapat memberikan kejelasan tentang status hukum GB tersebut.


Sebab kata Latbual, Gunung Botak merupakan tempat dimana masyarakat di pulau Buru (Kabupaten Bursel dan Kabupaten Buru) menggantungkan hidup.


"Pemkab Buru dan DPRD Buru harus aktif dan intens melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah pusat tentang kejelasan status Gunung Botak. Apakah Gunung Botak ini dijadikan tambang rakyat dan dikelola secara tradisional ataukah seperti apa," ucap Latbual, Senin (12/4/21) di Namrole.


Sebab, kata Latbual, ditengah kondisi Covid saat ini, masyarakat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga mau tidak mau mereka terpaksa melakukan segala cara supaya bisa masuk dan melakukan aktifitas menambang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.


Akibatnya, masyarakat yang kedapatan melakukan aktifitas menambang di GB akan menjadi korban karena di tangkap oleh aparat yang melakukan pengamanan di sana.


"Ujung-ujungnya masyarakat yang jadi korban karena menerobos masuk dan memaksakan diri untuk mengais rejeki di sana. Mereka sudah pasti ditangkap jika ditemukan oleh anggota polisi dan TNI yang berjaga di sana karena tidak memiliki ijin," ujarnya.


"Bukan hanya Gunung Botak, lokasi tambang di Gogorea dan Sungai Anahoni juga harus dipastikan statusnya apakah akan dikelola oleh badan khusus sebagai kawasan industri berbasis mineral atau wisata yang memberdayakan masyarakat setempat," sambung Latbual.


Lanjutnya, jika status dari lokasi - lokasi tambang tersebut sudah pasti dan memiliki dasar hukum yang jelas, Pemda Buru juga akan diuntungkan, sebab Pemda Buru akan memperoleh pemasukan ke Kas daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pertambangan.


"Jika sudah jelas status hukumnya, pasti akan membawa keuntungan bagi masyarakat maupun Pemda dalam bentuk PAD," imbuhnya.


Ia sangat berharap Pemda Buru dan DPRD Buru bisa jeli melihat kondisi ini dan tidak berdiam diri karena imbasnya pasti masyarakat yang jadi korban.


"Sekali lagi kami harapkan Pemda Buru dan DPRD setempat sebaiknya bergerak cepat dan selalu melakukan  manuver komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Agar masyarakat bisa diberikan kepastian tentang status GB," tutupnya. (OR/01)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama