Close
Close

Diduga 1,1 Miliar Proyek Fiktif di Desa Luhu, Ini Kata Bendahara Desa




Lagu Terbaik Tahun 2021

Piru,Orasirakyat.com 
Diduga ada proyek fiktif Rp. 1,1 milyar di Desa Luhu, pasalnya sampai dengan saat ini proyek pembangunan desa yang tercantum dalam APBdesa tahun 2020 belum dikerjakan oleh pemerintah desa setempat.


Salah satu warga desa Luhu enggan namanya dipublikasikan kepada media ini mengatakan, ada proyek fiktif pembangunan desa yang jumlah Rp 1,143.097.000 yang sampai dengan hari ini belum ada realisasi pekerjaan proyeknya, dan anggaran milyaran itu kini menjadi pertanyaan ditengah - tengah masyarakat kemana anggaran-anggaran tersebut digunakan.


"Ada 1.1 milyar lebih, jumlah proyek fiktif itu, yang bersumber dari ADD dan DD tahun 2020. Dan ada 10 item pekerjaan pembangunan desa yang tersebar di dalam desa Luhu belum dikerjakan, bahkan diduga kuat ada penyelewengan anggaran miliar rupiah tersebut, beber sumber.


Untuk itu, pemerintah desa Luhu diminta untuk melakukan transparansi atas anggaran milyar rupiah yang bersumber dari ADD dan DD.


"Harus transparan agar masyarakat tahu kemana anggaran itu digunakan pemerintah desa Luhu," tegasnya.


Bendahara desa Luhu Idrus Iwan saat dikonfirmasi media ini menjelaskan, awalnya program proyek pembangunan desa itu sudah ada pada APBdesa Luhu Tahun 2020, dan siapkan dikerjakan namun terkendala pandemik COVID-19, sehingga semuanya dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID-19.


"Pembangunan fisik Tahun 2020 dialihkan anggarannya untuk pembayaran BLT tahap III, bulan Oktober - November dan Desember tahun 2020, semua anggaran tidak mencapai milyaran rupiah," jelas Idrus, kemarin.


Dikatakannya, saat itu ada instruksi dari pusat untuk pembayaran BLT tahap III selama tiga bulan dimana per Kepala Keluarga ( KK) perbulan sebesar Rp 300,000.


Dengan adanya instruksi tersebut maka anggaran pada 10 item di bidang pembangunan desa dialihkan ke BLT tahap III.


Dari 10 item tersebut, dalam peralihan anggarannya ke BLT tidak dilakukan begitu saja, namun lewat mekanisme dengan digelarnya musyawarah perubahan (APBdesa) desa Luhu Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Sabtu 7 Oktober 2020. 


"Musyawarah melibatkan Penjabat desa Luhu selaku kuasa pengguna anggaran," akui Idrus.


Kata Idrus, soal keluhan masyarakat terkait proyek pembangunan desa yang tidak direalisasikan harus dijelaskan oleh mantan Penjabat desa Luhu Umar Payapo sesuai hasil musyawarah bersama bukan terkesan jawabnya tidak tahu. 


"Mantan penjabat tahu kemana anggaran itu diperuntukkan, dan untuk dua jembatan itu benar sudah dibangun," kata Idrus


Lanjutnya, Umar Payapo juga ikut dalam musyawarah tersebut, dan saat itu ia (Umar) masih menjabat sebagai penjabat desa Luhu. Hasil musyawarah perubahan APBdesa Tahun 2020 terhadap proyek pembangunan desa yang dialihkan ke BLT tahap III telah dituangkan dalam berita acara. 


"Semua itu disetujui oleh wakil dari peserta musyawarah sebanyak 20 orang didalamnya ada pula penjabat desa Luhu, serta absen musyawarah sebanyak 23 orang yang ikut tandatangani perubahan APBdesa tersebut, termasuk penjabat desa Luhu Umar Payapo." akuinya.


Disebutkannya, 10 item pelaksanaan pembangunan desa yang anggaran dialihkan untuk BLT tahap III yakni Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Kampung Bunga RT 003,RW.003 ( Rp 79.765,000). Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Kampung Bunga RT.003,RW.003.( Rp 73.274.000). Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Kampung Bunga RT.003,RW.003 ( Rp 72.524.000). Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Kampung Bunga RT.003,RW. 003.


Pembangunan Talud Kali Rp 222.875.000, Pembangunan Saluran Drainase Kampung Tengah RT.003,RW.002/ LB ( Rp 87.070.000), Pembangunan Drainase Ramulu RT.001,RW.007 ( Rp 87.135.000), Pembangunan Saluran Drainase Kota Raja RT.003,RW.001 ( Rp 72.515.000), Pembangunan Saluran Drainase Kaipalia RT.005,RW.006 ( Rp 72.515.000), Pembangunan Saluran Drainase Papora RT.001, RW.008 ( Rp 80.775.000).


Total jumlah anggaran dari 10 item bidang  pembangunan desa sebesar Rp.920.222.000, dan dialihkan ke BLT tahap III untuk 995 Kepala Keluarga ( KK) selama 3 bulan. Perbulan untuk setia KK mendapatkan Rp 300.000 dengan jumlah Rp 895.500.000.


"Sisa alokasi anggaran dari bidang pembangunan desa sebesar Rp 24.722.000 dimasukkan dalam kegiatan PKT pembangunan 2 buah jembatan desa sejumlah Rp. 272.817.000. Tidak ada proyek fiktif, semua anggaran sudah digunakan dan dialihkan ke BLT tahap III," tangkisnya. (OR/FS)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama