Close
Close
Orasi Rakyat
Orasi Rakyat

Hasil Pemilihan Rektor UKI Toraja Dinilai Cacat Hukum





Lagu Terbaik Tahun 2021
Toraja, Orasirakyat.com 
Pernyataan Ketua Umum BPS Gereja Toraja Musa Salusu mendapat tanggapan serius Jonathan WS, SH, seorang Pengusaha Toraja dan Mantan Ketua DPC Tana Toraja yang kini berdiam di Jakarta.

Lewat ponselnya, Minggu pagi (5/1), Jonathan menyatakan menyayangkan langkah yang dilakukan orang nomor satu di institusi tertinggi Gereja Toraja itu dengan memanggil pengurus yayasan YPTKM sehari menjelang voting Pilrek UKI Toraja digelar.

Tindakan pemanggilan itu, kata Jonathan, merupakan bentuk intervensi nyata dari Musa Salusu (Ketua BPS Gereja Toraja).

Pihaknya menambahkan, sebagai bagian dari masyarakat Toraja mempertanyakan kapasitas Musa Salusu dalam pemanggilan tersebut.

“Apakah beliau sebagai Dewan Pembina ataukah sebagai Ketua Umum BPS. Tapi setahu saya beliau bukan Dewan Pembina,” ujar Jonathan kritis.

Menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, Yayasan adalah milik publik. Sedang Dewan Pembina adalah perpanjangan-tangan pemerintah yang memiliki hak veto.

Seharusnya, tambah Jonathan, jika ingin buat aturan buatlah secara transparan. Kriteria untuk persyaratan calon rektor ditentukan langsung Dewan Pembina. Begitu pun untuk konsultasi hal-hal strategis seharusnya dibicarakan dengan Dewan Pembina, bukan kepada Ketum BPS.

“Jangan seret-seret lembaga terhormat organisasi gerejawi ke dalam permasalahan dunia. Apalagi kalau pemilihan rektor ini punya agenda tersembunyi di belakangnya, Ini yang kami sesalkan” beber Jonathan lantang.

Mestinya, menurut dia, Musa Salusu paham benar aturan mengenai yayasan, tatacara dan mekanisme pengambilan keputusan khususnya dalam pelaksanaan pilrek.

“Karena beliau juga sudah masuk periode kedua sebagai Dewan Pembina di Yayasan Satyawacana Salatiga. Apalagi yang sangat riskan kalau surat suara itu dititipkan kepada beliau. Ini sudah menyalahi aturan dan mekanisme Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 dan perubahannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2004,” tandasnya.


Mekanisme pemilihan harusnya tertutup. Dan apabila orangnya tidak hadir maka dinyatakan setuju atas pemilihan, yang penting kuorum.

“Masa even penting seperti ini pengurus yayasan abaikan. Seharusnya Dewan Pembina memberhentikan mereka. Ini bukan rapat pemegang saham yang bisa diwakili,” ketus Jonathan.

Dia tidak sependapat jika ada pihak yang mengatakan berbicara aturan internal yayasan tidak semua harus dipublikasikan. “Jika ini terjadi maka itu bukan yayasan tapi perusahaan,” sebutnya.

Jonathan juga menyinggung informasi yang ia terima yang dianggapnya lucu.

“Berdasarkan informasi yang saya terima katanya calon terpilih itu pengajar atau karyawan di Yayasan Atmajaya Makassar, dan punya Ikatan Dinas dalam Program S3..Juga Yayasan Atmajaya Makassar tidak pernah mengeluarkan surat izin kepada yang bersangkutan, kecuali katanya hanya jika terpilih dan membayar pendidikan selama ini. Jangan sampai beban ini dilimpahkan ke yayasan,” tuturnya.

Benar-tidaknya informasi tersebut wallahualam. Namun jika ini benar, maka tegas Jonathan, Pilrek UKI Toraja dapat dinilai cacat hukum. Yang bersangkutan juga dapat dikenai Pasal 263 KUHP dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara.(OR/El)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama