Close
Close

Warga Passo dan Saniri Negeri Lakukan Aksi Damai Tuntut Raja Definitif





Lagu Terbaik Tahun 2021
Ambon, orasirakyat.com:  Pemerintahan adat di Kota Ambon hingga kini masih penuh dengan berbagai problematika, bahkan hingga hari ini tercatat kurang lebih 30 Desa/Negeri di Kota Ambon belum memiliki seorang pemimpin yang definitif.
Warga Passo dan Saniri Negeri
Lakukan Aksi Damai Tuntut Raja Definitif


Hal inilah yang memicu hingga masyarakat adat Negeri Passo, kecamatan Baguala Kota Ambon, kemudian melakukan aksi damai menuntut agar hak mereka untuk memiliki seorang pemimpin definitif dalam pemerintahan Negeri adat dapat segera terwujud.

Berdasarkan fakta bahwa telah lima tahun lamanya masyarakat adat negeri passo tidak memiliki Raja definitif sehingga akhirnya masyarakat adat Negeri Passo, melaksanakan aksi demo damai yang berlangsung di depan halaman kantor Negeri Passo.

Aksi demo damai  yang dipimpin oleh koordinator lapangan Yerry Saherlawan dalam aspirasi meminta, kepala pemerintahan negeri passo untuk segera memproses Raja definitif sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Kota Ambon nomor 8 tahun 2017 di mana, raja harus berasal dari mata rumah perintah dengan syarat-syarat berdasarkan hukum adat, adat istiadat, sejarah asal usul dan memimpin pemerintahan secara turun temurun.

"Jadi kami minta dalam waktu dekat ini, Pemerintah Negeri Passo segera menetapkan Raja definitif," ungkapnya.

Sejak tahun 2015 lalu, Pemerintah Negeri Passo dipimpin oleh tiga penjabat negeri yang ditetapkan oleh walikota Ambon Richard louhenapessy, karena itu keberadaan Raja definitif sangat baik bagi perkembangan Negeri Passo.

"Sudah tiga raja yang ditetapkan oleh bapak walikota Ambon untuk menjadi pejabat di negeri passo diantaranya Alfred Tanahitumessing, Samuel Akyuwen dan Johanes Lalo numun, tidak mampu ber proses untuk menetapkan mata rumah perintah untuk menjadi raja definitif,"terangnya.

Dia berharap, Pemerintah Negeri Passo maupun Saniri Negeri Passo untuk secepatnya memproses kepala Pemerintah Negeri pasai yang definitif sebelum akhir tahun 2019 mendatang.

"selama ini proses penjaringan aspirasi masyarakat lewat siswa dalam saniri negeri telah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2006 lalu, namun terlihat ada kepentingan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu karena, materi mapparenta di negeri passo hanya keluarga si mau tidak ada marga lain sesuai surat pernyataan Kepala Soa Moni," ungkapnya. (OR-02)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama