Close
Close
close
Orasi Rakyat
Orasi Rakyat

Sekot Ambon: Hal Penting Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan APBD

Sekot Ambon
Ambon, Beritausantara.com: Sekertaris Kota (Setkot) Ambon, A G Latuheru, memaparkan, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 harus memperhatikan beberapa hal penting.

Yang pertama sudah tentu sinkrionisasi kebijakan  Pemerintah Daerah (Pemda) dengan  kebijakan pemerintah pusat."Kita tidak bisa nantinya  kebijakan yang kita ambil bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi,"ujarnya saat membuka  kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 tahun 2017, di Hotel Pasific, Soya.

Kemudian yang  kedua prinsip penyusunan APBD terhadap kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tertib pada aturan yang berlaku efisien ekonomis efektif manfaat dan tepat waktu.

Yang ketiga kebijakan penyusunan APBD dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan juga pembiayaan daerah harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian hukum.

Menurut dia, sebagaimana  diketahui bersama bahwa rencana kerja tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ke empat pelaksanaan peraturan persediaan nomor dua tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional.

"Yang  kemudian ini akan dijadikan pedoman bagi Provinsi Maluku untuk menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) tapi juga jadi pedoman bagi kabupaten kota untuk menyusun APBD,"ucapnya.

Selain mengikuti arah kebijakan pemerintah, lanjut dia, hal ini dapat dimplementasikan visi dan misi dari Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy  dan Wakil Wali Kota Ambon, Syarief Hadler.

Teknis penyusunan APBD harus disepakati bersama oleh pemda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai jadwal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dimulai dari penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggran Sementara (PPAS).

"Sebagai dasar untuk  penyusunan dan penyampaian rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2018 , paling lambat 60 hari kerja sebelum  pengambilan persetujan bersama DPRD dan kepala daerah adan penetapan perda apbd 2018 paling lambat 31 desember tahun 2017,"paparnya.

Setelah memperoleh  pengesahan hasil evaluasi dari Gubernur terkait dengan persoalan ini harus dilakukan dan tidak boleh terlambat bagi kepala daerah maupun pimpinan DPRD.

"Maka kepala daerah akan mendapat sanksi begitu juga sebaliknya, kalau kita sudah menyampaikannya dan  kemudian DPRD  terlambat untuk membahasanya maka DPRD  juga  kena sanksi  terutama pimpinan DPRD,"tegas dia.

Menurut dia, keputusan atau edaran yang atau diungkapkan dalam peraturan pemrintah ini sekarang tidak main-main dalam menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan pemerintah pusat tidak main-main seperti awal-awal lagi.

 "Ini peraturan  pemerintah keluar dibarengi dengan sanksi tegas, karena itu  kita tidak bisa main-main di daerah apa yang telah disampaiakn itu harus dipedomani dan kita bisa lakukan dalam
penyusunan APBD tahun 2018,"pintanya.(OR-02)
Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami
agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya

Post a Comment

Previous Post Next Post