Close
Close
close
Orasi Rakyat
Orasi Rakyat

BPK Diminta Audit Hasil Penarikan Retribusi Air di PPN Tantui

Ambon, Berita Nusantara.com:  Pemanfaatan air tanah harus ada ijin dan wajib pajak ke Pemerintah Kota Ambon, dengan demikian setoran pajak air tanah selama ini terkesan raib.

Menyikapi persoalan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon Jafri Taihuttu kepada wartawan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Maluku untuk segera mengaudit hasil penarikan retribusi yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) selama 3 tahun terakhir.

Pemanfaatan air tanah sejak tahun 2012 hingga saat ini PPN yang berlokasi di Tantui Kota Ambon tidak memiliki ijin, tidak hanya itu, penggunaan air tanah ke seluruh kapal yang bernaung di PPN ternyata menarik retribusi dimana pembagian hasil retrubusi tersebut dibagi rata-rata per 3 hari ke Kas PPN dan Kas Daerah Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Dinas Perikanan Provinsi Maluku sedangkan Pemerintah Kota Ambon sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.

Setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) retribusi air tanah berkubik sebesar Rp 17.500.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Jusuf Latumeten juga meminta Dinas Pendapatan Kota Ambon untuk mendata semua pengguna aset pemanfaatan air bawah tanah yang ada di Kota Ambon, karena selama ini pemanfaatan air bawah tanah tidak memberikan input apapun kepada Pemerintah Kota Ambon, terutama untuk perusahan-perusahan besar yang ada di Kota Ambon.

Menurut Latumeten, seharusnya pemakaian air bawah tanah ada ijinnya apalagi pemakaian dengan skala yang besar karena pemanfaatan dalam jumlah secara rutin, maka dipastikan dalam jangka waktu 10-15 tahun kedepan sumber semakin menipis, sehingga harus ada izin agar pemanfaatannya akan terarah serta harus ada pajak dari pemanfaatan sumber air tersebut.

Dikatakan, lokasi Kota Ambon sangat terbatas maka pemanfaatan air harus tepat sasaran dan se-efisien mungkin, karena bukan dari segi pemanfaatan untuk peningkatan PAD semata, tetapi juga harus ada langkah untuk membatasi ruang pemanfaatan air bawah tanah tersebut.(OR-03)
Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami
agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya

Post a Comment

Previous Post Next Post